Nanda pratama F.M Pemuda Bangka Selatan
Bangka Selatan – Kebijakan pemerintah yang mewajibkan ekspor Crude Palm Oil (CPO) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat, terutama bagi petani kelapa sawit di Bangka Selatan. Di saat para petani sedang berharap harga hasil perkebunan membaik setelah berbagai tekanan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, mereka justru harus menerima kenyataan pahit karena harga sawit kembali terjun bebas. Situasi ini bukan hanya soal angka di timbangan, melainkan tentang dapur keluarga petani yang semakin sulit bertahan.
Pemerintah mungkin memiliki alasan strategis di balik kebijakan tersebut. Negara ingin memperkuat kontrol terhadap ekspor, menjaga stabilitas pasar, serta meningkatkan penerimaan negara. Namun persoalannya, kebijakan yang lahir dari meja kekuasaan sering kali tidak benar-benar melihat kondisi masyarakat di lapangan. Petani kecil lagi-lagi menjadi pihak yang menanggung dampak terbesar, sementara mereka tidak memiliki kuasa untuk menentukan harga maupun jalur distribusi hasil panen mereka sendiri.
Di Bangka Selatan, sawit bukan sekadar komoditas biasa. Sawit adalah sumber kehidupan ribuan keluarga. Ketika harga tandan buah segar turun drastis, maka daya beli masyarakat ikut melemah. Warung menjadi sepi, cicilan kendaraan tersendat, bahkan kebutuhan pokok pun mulai sulit dipenuhi. Dampaknya meluas ke berbagai sektor ekonomi daerah. Ironisnya, para petani tetap bekerja keras setiap hari, namun hasil yang mereka terima semakin tidak sebanding dengan biaya pupuk, perawatan, dan kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Kebijakan sentralisasi ekspor melalui BUMN juga memunculkan kekhawatiran baru. Ketika akses ekspor dipusatkan pada satu jalur, maka ruang persaingan pasar menjadi semakin sempit. Kondisi ini berpotensi menciptakan monopoli terselubung yang akhirnya merugikan petani. Harga bisa dengan mudah ditekan karena petani tidak memiliki banyak pilihan pembeli. Dalam sistem seperti ini, posisi tawar petani menjadi sangat lemah. Mereka hanya bisa menerima harga yang ditentukan tanpa memiliki kemampuan untuk melawan.
Yang lebih menyakitkan, pemerintah sering berbicara tentang keberpihakan kepada rakyat kecil, namun realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Petani sawit terus diminta bersabar, sementara kebijakan dibuat tanpa melibatkan suara mereka secara langsung. Negara seolah lupa bahwa petani adalah tulang punggung ekonomi daerah dan penyumbang besar bagi pemasukan nasional dari sektor perkebunan.
Jika pemerintah benar-benar ingin membangun tata kelola sawit yang sehat, maka yang harus diperkuat terlebih dahulu adalah perlindungan terhadap petani, bukan hanya kontrol terhadap ekspor. Negara tidak boleh sekadar mengejar keuntungan dan stabilitas pasar sambil mengorbankan kesejahteraan masyarakat kecil. Sebab ketika petani terus ditekan, maka yang runtuh bukan hanya harga sawit, tetapi juga harapan hidup ribuan keluarga di daerah.
Kebijakan ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat dari kepentingan negara dalam jangka pendek, tetapi juga dari dampak sosial yang ditimbulkan. Pemerintah pusat perlu membuka ruang dialog dengan petani, koperasi, serta pelaku usaha daerah agar keputusan yang diambil tidak terasa sepihak. Transparansi mengenai mekanisme ekspor dan penetapan harga juga sangat penting untuk menghindari kecurigaan publik. Jangan sampai kebijakan yang diklaim demi kepentingan nasional justru memperbesar ketimpangan antara elite pengelola industri dan masyarakat kecil di kebun-kebun sawit. Negara harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar pengatur yang jauh dari realitas kehidupan petani di daerah. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah akan semakin menurun dan memicu keresahan sosial berkepanjangan di tingkat pedesaan lokal.
About the Author
