Marwan
Oleh, Marwan
Pemerintah hari ini tampak begitu solid dalam menjalankan program prioritas nasional. Namun di balik itu, muncul pertanyaan yang sama dibenak kita, apakah seluruh program tersebut benar-benar selaras dengan kebutuhan pembangunan sumber daya manusia (SDM) jangka panjang?
Kita tidak menutup mata bahwa negara sedang bergerak. Anggaran negara difokuskan pada berbagai program prioritas, mulai dari ketahanan pangan, kesehatan, hingga program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Bahkan, porsi belanja negara untuk program prioritas mencapai triliunan perhari. Ini menunjukkan betapa dominannya arah kebijakan ini sehingga ada upaya kewajiban yang terasa terkucilkan.
Namun justru di titik inilah persoalan muncul. Orientasi pembangunan terlihat terlalu tunduk pada program prioritas jangka pendek yang bersifat populis dan instan. Pemerintah seolah terjebak dalam logika “program harus jalan”, tanpa keberanian menguji apakah program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan fundamental bangsa, yakni pembangunan kualitas pemuda. Tombak ini adalah guru-guru yang digaji ratusan ribu sementara berangkat habis petang dan pulang kembali menjelang petang.
Indonesia tidak sedang sekedar mengejar pertumbuhan. Kita sedang menuju Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita besar yang mensyaratkan SDM unggul, bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga kuat dalam karakter, pemikiran, dan integritas.
Di sinilah bagi saya harus ditegaskan. Pembangunan SDM tidak bisa direduksi hanya pada aspek gizi atau bantuan sosial. Ia harus dimulai dari pendidikan yang utuh (pendidikan karakter, penguatan nalar kritis, penguasaan teori, serta pengembangan soft skill yang relevan dengan tantangan zaman saat ini dan juga masa yang akan datang). Tanpa itu, generasi muda hanya akan menjadi objek program gizi itu (MBG), tapi tak mampi subjek pembangunan daerah dan negara.
Program MBG memang terletak pada upaya gizi yang orientasi utama pada fisik, meningkatkan gizi dan kualitas hidup masyarakat. Bahkan program ini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat dan menyerap tenaga kerja. Namun, besarnya skala program ini, saya melihat justru membawa konsekuensi serius. Coba kita lihat lokasi anggaran yang sangat besar dan berpotensi menggeser fokus pembangunan lainnya. Salah satunya guru honorer yang tidak terlalu terperhatikan.
Ketika anggaran negara terlalu terkonsentrasi pada satu program, risiko yang muncul adalah terpinggirkannya sektor lain yang justru menjadi fondasi jangka panjang, terutama pendidikan. Maka, sederhananya jangan sampai negara sibuk memberi makan, tetapi lupa membangun cara berpikir.
Lebih jauh lagi, MBG hingga hari ini masih menyisakan ruang perdebatan dan kritik dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pengamat kebijakan yang menilai implementasinya masih memiliki banyak tantangan (keracunan, konflik gaji karyawan diSPPG, dan sebagainya). Artinya, program ini belum sepenuhnya matang untuk dijadikan tulang punggung pembangunan SDM.
Masalah lain yang tidak kalah penting adalah orientasi politik pembangunan. Program prioritas sering kali terjebak dalam siklus lima tahunan, menyesuaikan periode kekuasaan, bukan visi negara jangka panjang. Akibatnya, arah pembangunan menjadi pragmatis dan jangka pendek.
Padahal, Indonesia membutuhkan keberanian untuk keluar dari jebakan tersebut. Pembangunan SDM adalah investasi lintas generasi, tidak bisa diukur dalam satu periode pemerintahan. Saya rasa harus membutuhkan konsistensi, keberlanjutan, dan keberpihakan yang jelas terhadap sektor pendidikan. Terutama kepada mereka yang selama ini menjadi “pahlawan tanpa tanda jasa (guru).”
Jika negara ingin benar-benar menjemput Indonesia Emas 2045, maka orientasi kebijakan harus bergeser. Program prioritas tidak boleh hanya mengejar dampak cepat yang terlihat secara statistik, tetapi harus memikirkan bagaimana membentuk SDM disetiap daerah harus unggul.
Saya menilai bahwa ini bukan saatnya lagi pemerintah hanya fokus pada apa yang mudah dilihat hasilnya, tetapi juga berani berinvestasi pada hal-hal yang dampaknya baru terasa puluhan tahun ke depan. Salah satunya adalah pendidikan, maka bangun harmonisasi dan kesejahteraan guru. Bukan justru menyingkirkan tenaga pendidikan demi tenaga program MBG. Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak siswa dan pemuda makan, melainkan oleh seberapa berkualitas anak muda yang kita bentuk untuk esok hari dengan karakter, pemikiran dan integritas yang kuat.
About the Author
