Muasz Ihtisamul Musayyib Mahasiswa Program Studi Agribisnis, Universitas Bangka Belitung
Penulis: Muasz Ihtisamul Musayyib Mahasiswa Program Studi Agribisnis, Universitas Bangka Belitung
Bangka – Apakah teman teman pernah mendengar kisah para petani di kabupaten Siak, jadi petani di kabupaten Siak, Riau sejak kecil kehidupan mereka dihabiskan menanam padi di ladang yang hijau. Ladang yang dulu hijau, sekarang berubah jadi deretan pohon sawit yang tingginya hampir dua meter. Ini bukan soal alam atau nasib. Pilihan itu muncul dari rangkaian keputusan panjang: harga pasar, kebijakan global, dorongan ekonomi sehari-hari, yang akhirnya memaksa petani “beralih” ke sawit. Tapi, apa benar petani memilih sendiri? Atau mereka terjebak dalam politik agribisnis yang tidak berpihak? Perubahan Komoditas: Tak Sekadar kehendak Alam Di Indonesia, pergeseran dari tanaman pangan ke perkebunan komersial seperti sawit bukanlah perubahan alami. Semua ini hasil dari kebijakan yang menciptakan insentif dan mendorong petani meninggalkan padi, jagung, bahkan palawija, dan menggantikan dengan sawit, tebu, atau komoditas ekspor lain.
Sawit Watch mencatat, selama sepuluh tahun presiden Jokowi menjabat, konversi lahan pangan ke sawit tembus 698.000 hektar, hampir 70.000 hektar tiap tahun. Dibalik angka itu, ada ribuan keluarga petani yang mengubah cara hidupnya, sistem kerja, sampai ketergantungan ekonomi mereka. Ironisnya, alih fungsi lahan ini malah terjadi ketika pemerintah gencar bicara ketahanan pangan dan swasembada.
Logika Pasar Lawan Logika Pangan Nah, di sinilah letak masalah. Sawit, sebagai komoditas ekspor, tawarkan harga lebih stabil dan menarik dibanding beras atau jagung yang sering kena fluktuasi harga lokal, belum lagi kebijakan harga eceran tertinggi dari pemerintah. Studi di Siak mengatakan, alasan utama petani beralih ke sawit ya karena usaha tani sawah itu tidak menguntungkan, belum lagi biayanya tinggi, dan pendapatan yang dihasilkan rendah. Kalau bicara rasional, keputusan petani sepenuhnya masuk akal. Mereka ingin pendapatan yang lebih
baik, dan sawit memang memberikan itu.
Tapi, kalau satu atau dua petani pindah, efeknya kecil. Begitu jutaan petani ikutan, lahannya padi makin habis, lapangan kerja sektor pangan berkurang, lingkungan kena tekanan karena konversi lahan massal.
Kebijakan Indonesia: Bermuka Dua
Kebijakan pertanian kita memang bermuka dua. Di satu sisi, pemerintah mau swasembada, bahkan berencana ekspor beras ke Malaysia tahun 2025. Di sisi lain, ada upaya massif memperluas perkebunan komersial, alokasi dana lewat BPDP, dan Rencana Aksi Nasional Sawit Berkelanjutan 2025–2029. Idealnya dua agenda ini bisa berjalan bersama, tapi tanpa koordinasi, malah bikin bingung petani: mana yang harus mereka pilih? Seruan “tanam padi!” tidak akan cukup.
Insentif harus jelas, biar padi bukan hanya sekadar retorika.
INDEF menekankan, supaya pangan kita berkelanjutan, perlu strategi berbasis riset dan inovasi, perkuat penyuluhan, bangun kelembagaan ekonomi petani. Masalah kita bukan cuma soal luas lahan atau volume produksi, tapi struktur kebijakan yang benar-benar menentukan arah petani. Siapa Penentu Komoditas?
Pertanyaan besar di balik semua ini: siapa yang sebenarnya menentukan perubahan komoditas? Petani kecil menjawab sinyal harga, korporasi punya modal dan lahan, negara bikin regulasi, insentif, dan infrastruktur.
Semua saling berperan, tapi kapasitasnya jauh dari seimbang. Petani bergerak dengan keterbatasan: harga, kredit, pupuk, akses lahan. Korporasi agribisnis bisa lobi, punya modal, dan teknologi. Negara? Lebih sering, mereka mengutamakan kepentingan modal besar ketimbang petani kecil. Tanpa memperbaiki relasi kekuasaan ini, perubahan komoditas hanya mengalir ke satu arah: dari pangan dasar ke komoditas ekspor yang menguntungkan industri besar saja dan
bukan petani kecil.
Membentuk Arah Politik Komoditas yang Lebih Adil
Mengkritisi arus perubahan bukan berarti anti modernisasi atau anti ekspor. Indonesia punya modal agroekologi besar, potensi pasar pangan dan energi global terbuka lebar. Tapi, semua itu harus dirancang dengan visi keadilan.
Apa langkah konkretnya? Pertama, susun kebijakan komoditas berbasis wilayah dan agroekologi, tidak semua lahan perlu dikonversi ke perkebunan. Kedua, insentif ekonomi petani pangan diperkuat: jaminan harga adil, akses input bersubsidi, pasarnya diperluas. Ketiga, penegakan tata ruang yang ketat supaya lahan pangan tidak terus ditekan. Yang paling penting: benahi tata kelola
kebijakan, biar suara petani kecil benar-benar didengar dan mereka jadi subjek, bukan cuma objek program.
Selama politik komoditas masih dikendalikan modal dan pasar global, sawit akan tetap mengalahkan padi. Bukan karena sawit memberi hidup lebih baik untuk petani, tapi sistem yang ada memang di buat untuk berpihak ke sana.
About the Author
