Kebijakan Work From Home (WFH) yang sempat diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kini meninggalkan tanda tanya besar
MUNTOK – Kebijakan Work From Home (WFH) yang sempat diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kini meninggalkan tanda tanya besar. Alih-alih menjadi solusi konkret dalam penghematan anggaran di tengah krisis, klaim efisiensi energi yang digaungkan selama ini ternyata belum memiliki angka yang jelas.
Hingga saat ini, Pemkab Bangka Barat terpantau belum merinci secara detail seberapa besar penghematan listrik, air, hingga fasilitas kantor yang berhasil ditekan selama pegawai bekerja dari rumah. Ketidakjelasan data ini menjadi sorotan, mengingat transparansi penggunaan anggaran daerah adalah hak masyarakat yang tak bisa ditawar.
Menunggu hitungan di atas kertas, meski manfaat WFH sering diklaim mampu mengurangi beban operasional kantor, kenyataan di lapangan menunjukkan proses rekapitulasi data masih berjalan di tempat. Publik bertanya-tanya: Jika datanya saja belum siap, atas dasar apa kebijakan ini disebut sebagai langkah efisiensi?
Ketidakpastian data ini bukan sekadar urusan administratif internal. Masalah ini kabarnya akan segera dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Laporan tersebut akan menjadi “rapor” bagi Pemkab Bangka Barat dalam mengelola kebijakan darurat dan dampaknya terhadap sirkulasi keuangan daerah.
Ada beberapa poin krusial yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi para pemangku kebijakan di Bangka Barat: Absensi indikator kinerja: belum ada rincian perbandingan biaya operasional sebelum dan sesudah WFH.
Pertanggungjawaban publik: tanpa data angka, klaim “efisiensi” hanyalah bahasa politis yang sulit dibuktikan kebenarannya. Risiko teguran pusat: jika laporan ke Kemendagri tidak sinkron atau terkesan asal-asalan, kredibilitas tata kelola pemerintahan daerah taruhannya.
Bukan sekadar libur di rumah, masyarakat perlu memahami bahwa WFH bagi ASN bukan berarti menghentikan pengeluaran negara. Beban justru seringkali bergeser, namun penghematan di gedung-gedung pemerintahan seharusnya bisa terlihat nyata pada tagihan utilitas daerah.
Kini, bola panas ada di tangan Pemkab Bangka Barat. Apakah mereka mampu menyajikan data yang jujur dan transparan kepada Kemendagri, ataukah narasi efisiensi ini hanya akan menguap menjadi sekadar alasan formalitas belaka? Sudah saatnya birokrasi kita tidak hanya pandai membuat kebijakan, tapi juga tangkas dalam mempertanggung jawabkannya.
About the Author
