BUKAN UNTUK DISAKITI: KETIKA HAK PEREMPUAN DIABAIKAN DALAM PERSELINGKUHAN DAN KEKERASAN RUMAH TANGGA
Ketika Kepercayaan Berubah Menjadi Luka Kehidupan
Rumah tangga idealnya menjadi ruang bagi pasangan untuk saling menyayangi, menjaga, memberikan perlindungan, serta menciptakan rasa aman satu sama lain. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi tidak selalu sesuai dengan harapan tersebut. Masih banyak perempuan yang harus menghadapi berbagai persoalan dalam rumah tangganya, mulai dari ketidaksetiaan pasangan hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Keadaan ini bukan hanya menjadi persoalan dalam hubungan suami istri, tetapi juga menyangkut hak perempuan untuk memperoleh perlakuan yang layak, rasa aman, dan penghormatan terhadap martabatnya.
Perselingkuhan dapat menjadi salah satu penyebab rusaknya kepercayaan yang telah dibangun dalam sebuah hubungan. Bagi perempuan yang mengalaminya, pengkhianatan tersebut dapat menimbulkan kesedihan, kekecewaan, serta tekanan emosional. Situasi akan semakin memprihatinkan apabila perselingkuhan juga diikuti dengan tindakan kekerasan, intimidasi, penghinaan, atau perlakuan yang merendahkan harga diri perempuan.
Dalam pandangan saya, perempuan yang tetap bertahan dalam hubungan yang tidak sehat tidak seharusnya langsung dinilai sebagai pribadi yang lemah. Keputusan untuk meninggalkan sebuah hubungan bukanlah sesuatu yang mudah bagi setiap orang. Ketergantungan finansial, tanggung jawab terhadap anak, tuntutan keluarga, hingga kekhawatiran terhadap keselamatan diri dapat menjadi alasan seseorang sulit menentukan pilihan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu lebih memahami keadaan korban daripada memberikan penilaian yang justru menambah beban mereka. Dukungan dan perlindungan seharusnya menjadi hal yang lebih diutamakan.
KDRT Bukan Sekadar Urusan Keluarga, tetapi Juga Menyangkut Hak Asasi Manusia
Di lingkungan masyarakat, masih terdapat pemikiran bahwa persoalan yang terjadi dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara internal tanpa melibatkan pihak luar. Padahal, anggapan tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan terjadinya kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan hukum serta perlindungan hak asasi manusia.
Sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anggota keluarga lainnya, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Peraturan tersebut mengatur bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.
Perlindungan terhadap hak perempuan juga memiliki landasan konstitusional. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan kepada setiap orang untuk memperoleh perlindungan atas diri, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman. Dengan demikian, seorang perempuan tidak kehilangan hak-hak dasarnya hanya karena telah memasuki kehidupan perkawinan.
Menurut pendapat saya, ikatan pernikahan tidak seharusnya dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan yang menyakiti pasangan. Seorang suami maupun istri tetap memiliki kewajiban untuk menghargai hak dan martabat pasangannya. Rumah tangga semestinya dibangun melalui komunikasi, tanggung jawab, kesetaraan, dan rasa saling menghargai. Bukan menjadi tempat bagi salah satu pihak untuk mendominasi atau memperlakukan pasangannya secara sewenang-wenang.
Perlu dipahami bahwa perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan dua persoalan yang tidak sepenuhnya sama. Perselingkuhan berkaitan dengan pengingkaran terhadap kepercayaan dan komitmen dalam hubungan, sedangkan KDRT merupakan perbuatan yang dapat dikenai konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam hubungan tersebut muncul tindakan berupa ancaman, penghinaan, tekanan psikis, maupun bentuk kekerasan lainnya, persoalan itu perlu mendapatkan perhatian serius. Perempuan yang mengalaminya berhak memperoleh perlindungan dan keadilan.
Menghentikan Budaya Menyalahkan Korban dan Memperjuangkan Keadilan
Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah cara masyarakat memandang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dalam beberapa keadaan, korban justru dihadapkan pada penilaian negatif dari lingkungan sekitarnya. Mereka sering kali ditanya mengapa tidak segera berpisah, mengapa tetap mempertahankan rumah tangga, atau mengapa harus menceritakan persoalan keluarganya kepada orang lain.
Cara pandang seperti ini perlu diubah karena dapat membuat korban merasa semakin tertekan dan enggan mencari bantuan. Padahal, seseorang yang mengalami kekerasan tidak seharusnya dipersalahkan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Setiap perempuan mempunyai hak untuk menjalani kehidupan yang aman, mendapatkan penghormatan, serta terbebas dari perlakuan yang melanggar hak-haknya.
Pemerintah dan aparat penegak hukum mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya. Proses penegakan hukum harus mengedepankan keadilan dan tidak dipengaruhi oleh kedudukan, kekayaan, ataupun status sosial seseorang. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, korban KDRT memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus, pendampingan pekerja sosial dan bantuan hukum, serta pelayanan bimbingan rohani.
Di samping itu, masyarakat juga perlu ikut berperan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kepedulian dapat diwujudkan dengan memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan permasalahannya tanpa rasa takut akan dihakimi. Lingkungan sosial seharusnya menjadi tempat yang mendukung korban dalam memperoleh pertolongan, bukan justru menjadi sumber tekanan baru bagi mereka.
Perempuan Berhak Mendapatkan Kehidupan yang Aman dan Bermartabat
Pada akhirnya, menurut saya, mempertahankan rumah tangga tidak seharusnya berarti menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan dan perlindungan. Pernikahan memang membutuhkan kesetiaan, pengertian, serta komitmen bersama. Namun, semua itu harus dijalankan oleh kedua belah pihak, bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Tidak semestinya seorang perempuan dipaksa menerima pengkhianatan ataupun kekerasan dengan alasan mempertahankan keutuhan keluarga.Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu dan tidak hilang karena adanya ikatan perkawinan. Oleh karena itu, setiap perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang adil, dihormati, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Sebuah hubungan yang sehat tidak dibangun melalui rasa takut, tekanan, maupun ancaman, melainkan melalui rasa saling percaya dan tanggung jawab.
Sudah sepatutnya masyarakat mengubah pandangan yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan biasa atau hanya urusan internal keluarga. Permasalahan ini harus dipandang sebagai sesuatu yang membutuhkan perhatian bersama. Perempuan yang menjadi korban tidak hanya membutuhkan simpati, tetapi juga tindakan nyata berupa perlindungan, pendampingan, dan kepastian hukum.
Sebab, menjadi seorang istri bukan berarti harus kehilangan hak untuk dihargai sebagai manusia. Setiap perempuan berhak memperoleh kasih sayang tanpa kekerasan, kesetiaan tanpa pengkhianatan, serta kehidupan yang memberikan rasa aman dan kebebasan. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat untuk membangun kebahagiaan bersama, bukan menjadi ruang yang membuat seseorang kehilangan kehormatan dan hak atas dirinya sendiri.
Oleh : Dessy Triayu Astuti / Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
