Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid
Babelkita.id TOBOALI, BANGKA SELATAN — Wacana pengalihan beban gaji dan tunjangan guru pegawai emerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ke Pemerintah Pusat membawa angin segar bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, menyambut baik dan mengaku sangat bahagia apabila kebijakan tersebut direalisasikan penuh oleh pemerintah pusat.
Selama ini, alokasi anggaran untuk belanja pegawai—khususnya gaji dan tunjangan tenaga pendidik berstatus PPPK—menyedot porsi yang cukup besar dari APBD. Jika beban tersebut diambil alih oleh pusat, daerah akan memiliki ruang fiskal yang jauh lebih lega untuk merealisasikan berbagai program prioritas masyarakat.
Hemat anggaran untuk kesejahteraan rakyat, Bupati Riza Herdavid mengungkapkan bahwa pengalihan beban gaji guru PPPK ke APBN akan menjadi solusi strategis bagi kemampuan keuangan daerah. Dana APBD yang sebelumnya terserap untuk pembayaran gaji pegawai dapat diorientasikan kembali pada program-program pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan mutu pelayanan publik.
“Iya, bahagia sekali. Pertama kalau memang betul itu kejadian, kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi pemerintah pusat,” kata dia kepada Bangkapos.com, Kamis (20/8/2026)
Kebijakan ini dinilai sangat berpihak pada daerah-daerah yang memiliki fiskal terbatas. Dengan pengalihan beban belanja pegawai tersebut, Pemkab Bangka Selatan dapat lebih leluasa mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sarana pendidikan, pembenahan fasilitas kesehatan, pemulihan ekonomi UMKM, serta bantuan sosial langsung kepada masyarakat.
Kepastian bagi tenaga pendidik tak hanya menguntungkan keuangan daerah, pengalihan status dan skema penggajian guru PPPK ke pemerintah pusat juga memberikan jaminan kepastian dan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik.
Sering kali keterbatasan APBD di berbagai daerah menjadi kendala utama dalam kelancaran pembayaran gaji maupun pembukaan kuota formasi guru baru. Dengan adanya dukungan langsung dari dana APBN, hak-hak finansial para guru PPPK di Bangka Selatan dijamin akan makin teratur, terstandar, dan tepat waktu.
Langkah ini diharapkan mampu memicu pemerataan kualitas pendidikan hingga ke pelosok daerah di Bangka Selatan, tanpa perlu dibayangi kekhawatiran defisit anggaran daerah di masa mendatang.
Sumber: Bangkapos.com, bangka.tribunnews.com
Penulis: Febrie
Editor: Faris
About the Author
