Bukan Sekadar Retribusi Jalanan. Parlemen Pangkalpinang Desak Cetak Biru 'Smart Parking' Dibuka Demi Nasib Wong Cilik
Bukan Sekadar Retribusi Jalanan. Parlemen Pangkalpinang Desak Cetak Biru ‘Smart Parking’ Dibuka Demi Nasib Wong Cilik
PANGKALPINANG — Di bawah bayang-bayang modernisasi kota, rencana penerapan sistem perparkiran berbasis teknologi atau Smart Parking di Pangkalpinang kini tengah menuai tanda tanya besar dari pihak legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang secara tegas meminta pemerintah daerah untuk tidak menyembunyikan rencana tersebut di balik meja rapat kerja, melainkan membukanya lebar-lebar di hadapan masyarakat luas.
Langkah dewan ini bukan tanpa dasar yang kuat. Ketika efisiensi dan transparansi pendapatan daerah dijadikan alasan utama untuk beralih ke sistem baru, ada aspek kemanusiaan yang terancam tergilas oleh roda kemajuan. Kehadiran pihak swasta dalam pengelolaan aset jalanan memicu kekhawatiran besar tentang pembagian hasil yang adil untuk kas daerah, serta bagaimana kelangsungan hidup para juru parkir konvensional yang selama ini bertahan dari keringat di aspal jalan.
Menuntut keadilan finansial dan hak hidup pekerja jalanan
parlemen mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik yang diimplementasikan tidak boleh hanya diukur dari angka-angka statistik di atas kertas laporan keuangan. Kemakmuran kota tidak ada artinya jika diraih dengan cara mematikan piring nasi warganya sendiri. Ada tiga tuntutan utama yang dilayangkan oleh DPRD Pangkalpinang. Keterbukaan hitung-hitungan finansial berapa persentase nyata yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan porsi yang dikeruk oleh pihak ketiga, semua harus dipaparkan secara transparan di depan masyarakat.
Mekanisme alih sistem yang adil, penerapan sistem baru tidak boleh dijadikan alasan untuk menyingkirkan pekerja lama demi mesin otomatis tanpa adanya solusi alternatif yang nyata.
Pemetaan sosial komprehensif, pemerintah wajib turun ke lapangan untuk mendata kembali ratusan juru parkir yang hidupnya langsung bergantung pada roda retribusi harian ini.
Kita tidak sedang menentang kemajuan zaman, namun setiap perubahan sistem harus berjalan secara manusiawi. Juru parkir kita bukanlah angka statis di lembar evaluasi, mereka adalah kepala keluarga yang memiliki hajat hidup nyata. Pemerintah kota wajib menunjukkan bagaimana nasib mereka dirawat di dalam skema baru ini sebelum alat-alat digital itu dipasang di lapangan, ungkap salah satu perwakilan parlemen setempat.
Hingga kini, publik masih menanti respons konkret dari jajaran eksekutif Pemerintah Kota Pangkalpinang. Keputusan untuk membuka skema kerja sama ke publik akan menjadi pembuktian sejauh mana pemerintah daerah benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil sekaligus menjaga integritas keuangan daerah dari potensi kebocoran.
About the Author
