Oleh: Faza Afina (Mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung)
Pelecehan seksual bukanlah sekedar isu pinggiran, melainkan krisis sosial yang semakin mengkhawatirkan ditengah kehidupan masyarakat. Maraknya kasus pelecehan seksual merupakan salah satu permasalahan serius yang menyinggung hak asasi manusia.
Data resmi pemerintah daerah dan laporan kepolisian mencatat terdapat 22 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di Kota Pangkalpinang selama periode Januari hingga Agustus 2026. Angka tersebut merupakan bagian dari 105 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengalami peningkatan melampaui total keseluruhan kasus pada tahun 2025, yakni sebanyak 104 kasus.
Jumlah 22 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Pangkalpinang hanyalah sebagian kecil yang berhasil terlaporkan. Dibalik angka tersebut, masih banyak kasus kekerasan seksual yang belum terungkap. Dikarenakan dari lingkungan sosial sendiri masih terdapat tembok stigma sosial dan budaya victim blaming sehingga korban merasakan trauma berulang. Saat berani angkat bicara korban kerap kali dihakimi dan dikecam berdasarkan pakaian, aktivitas malam hari maupun latar belakang pribadinya. Lantas, bagaimana keadilan dapat terwujud apabila lingkungan sosial kita masih cenderung membela pelaku dan menyalahkan korban?
Parahnya lagi pihak yang justru melindungi pelaku bukanlah orang asing, melainkan lingkungan terdekat yang seharusnya menjadi safe space seperti keluarga, lingkungan tetangga, hingga institusi pendidikan. Alih-alih mendukung korban dan mencari keadilan, orang-orang di sekitar justru sering bersembunyi di balik iming-iming “jaga nama baik keluarga” atau “selesaikan secara kekeluargaan saja”. Cara berpikir yang terbalik ini memaksa korban memendam traumanya sendiri demi menjaga citra baik yang palsu, sementara pelaku dibiarkan bebas tanpa rasa bersalah. Ketika dukungan masyarakat justru mengalir kepada pelaku yang “dihormati” ketimbang korban yang lemah, di saat itulah kita sedang membiarkan budaya kebal hukum tumbuh subur.
Normalisasi ini sebenarnya berakar dari hal-hal yang sering kali dianggap sepele dalam keseharian kita, mulai dari catcalling di pinggir jalan, siulan tak senonoh, hingga candaan bernuansa seksual di ruang-ruang pergaulan yang ditertawakan bersama. Ketika tindakan-tindakan kecil ini dimaklumi dan dibiarkan atas nama “bercanda”, garis etika perlindungan diri menjadi buram. Akibatnya, masyarakat tumbuh menjadi lingkungan yang permisif, di mana pelecehan dianggap sebagai hal yang biasa, dan korban yang protes justru dianggap terlalu sensitif dan baper.
Kalau kita melihat dari sisi aturan hukum, negara sebenarnya sudah membawa harapan baru dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini tidak hanya berfokus menghukum pelaku, tetapi juga memperluas jenis kekerasan seksual yang diakui hukum, mulai dari pelecehan nonfisik hingga kekerasan di dunia maya, serta menegaskan hak korban atas pemulihan dan restitusi. Sayangnya, aturan yang sudah bagus secara tertulis ini sering kali tersendat saat diterapkan di lapangan dan belum mampu menekan lonjakan kasus akibat ketimpangan relasi kuasa serta lemahnya pencegahan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kondisi darurat ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas implementasi UU TPKS, dibarengi transformasi paradigma masyarakat agar budaya menyalahkan korban tidak terus berulang.
Saat data kasus di Kota Pangkalpinang terus meningkat tajam, aturan daerah dan aparat penegak hukum harus bergerak cepat dan tanggap, bukan cuma sibuk mengurus administrasi. Penegakan hukum yang melindungi dan berpihak pada korban harus menjadi harga mati, karena keadilan yang ditunda atau diabaikan sama saja dengan membiarkan kekerasan terus terjadi.
Sebagai sesama perempuan dan bagian dari generasi muda yang hidup serta tumbuh di tanah Bangka Belitung, saya merasa ada panggilan hati yang tidak bisa diabaikan begitu saja saat melihat cara kita merespons rasa takut di sekitar kita. Di tengah angka kekerasan yang terus naik setiap tahunnya, kita masih sering mendengar ucapan seperti “ah, cuma gitu aja dibesar-besarkan” di tongkrongan atau ruang kelas, sementara rasa takut dan stigma sosial terus menghantam kaum perempuan. Di titik inilah nurani kita benar-benar diuji. Kita tidak bisa lagi berlindung di balik alasan “bawaan daerah” atau “cuma bercanda” untuk memaklumi perilaku yang merendahkan martabat manusia. Sudah saatnya kita berhenti diam dan masa bodoh! Sebab, membiarkan satu orang perempuan saja, baik itu kawan maupun saudari kita merasa tidak aman di kotanya sendiri, adalah bentuk nyata kegagalan kita dalam memanusiakan manusia. Bagi saya, perjuangan ini bukan cuma soal menuntut keadilan di atas kertas hukum, tapi tekad bulat kita bersama untuk memastikan tidak ada lagi perempuan yang merasa sendirian, terancam, atau malah disalahkan saat mereka berani bersuara.
Menuntut negara untuk memperbaiki sistem hukum dan menindak tegas pelaku memang sebuah keharusan, tetapi memutus rantai kekerasan seksual tidak bisa dibebankan pada penegak hukum semata. Perubahan yang mendasar justru harus lahir dari ruang-ruang terdekat di sekitar kita, mulai dari ruang keluarga, ruang kelas kampus, hingga interaksi dilayar gawai. Solusi nyata untuk merawat peradaban yang aman sebenarnya dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten:
Pertama, Berhenti Menormalisasi “Candaan Toxic”. Mulailah dari lingkaran pertemanan terdekat. Ketika ada teman yang melontarkan catcalling, candaan seksual, atau merendahkan fisik orang lain yang berkedok “cuma bercanda”, jangan ikut tertawa. Menolak memberikan panggung pada lelucon yang merendahkan martabat adalah bentuk perlawanan paling sederhana namun berdampak besar.
Kedua, Ubah Cara Merespons Saat Ada yang Melapor, dan Jadilah Safe Space yang Sesungguhnya. Jika seseorang memilih untuk bercerita atau mencari pertolongan, jangan pernah melontarkan pertanyaan yang menyudutkan korban seperti “Pake baju apa?” atau “Kenapa baru cerita sekarang?”. Pertanyaan seperti itu bukan bentuk peduli, tetapi membuat korban merasa sedang diinterogasi dan disalahkan atas kejadian yang sama sekali tidak mereka inginkan. Untuk menjadi pendengar yang aman, kita harus menahan diri agar tidak menghakimi. Cukup dengarkan tanpa memotong, lalu validasi perasaannya dengan bilang, “Kamu nggak sendirian, dan ini bukan salah kamu.” Setelah itu, bantu dampingi mereka mencari bantuan profesional, layanan psikologis, atau jalur hukum yang tepat, bukan malah menyuruh mereka untuk diam dengan alasan “Jaga nama baik keluarga”.
Ketiga, Jadilah Teman yang Bijak di Media Sosial. Ruang digital kita tidak boleh dibiarkan menjadi tempat yang toxic, tempat pelaku bebas bersembunyi di balik akun anonim sementara korban diteror habis-habisan. Sayangnya, demi mengejar engagement atau sekadar ikut-ikutan tren “viral”, kita sering kali terlalu cepat menyebarkan potongan video, tangkapan layar, hingga spekulasi liar tentang korban. Banyak yang menganggap komentar bernuansa seksual atau perundungan di internet bukan masalah besar karena “cuma di dunia maya”, padahal dampaknya sangat nyata dan bisa menghancurkan mental korban dua kali lipat. Menjadi pengguna media sosial yang bijak berarti berani menahan diri untuk tidak ikut-ikutan menghakimi atau menyebarkan privasi orang lain. Sebaliknya, gunakan akun kita untuk hal yang lebih bermakna: laporkan akun-akun yang melecehkan, sebarkan edukasi, dan jadikan media sosial kita menjadi tempat yang aman bagi korban untuk bersuara, bukan ruang yang toxic.
Lonjakan kasus kekerasan seksual di Kota Pangkalpinang membuktikan bahwa pelecehan bukan lagi isu pinggiran, melainkan krisis sosial yang mendesak untuk diselesaikan bersama. Negara memang telah menghadirkan instrumen hukum melalui UU TPKS, namun aturan di atas kertas tidak akan pernah cukup selama budaya victim blaming, normalisasi candaan toxic, dan sikap bungkam dari lingkungan terdekat masih dipelihara. Memutus rantai kekerasan ini menuntut perubahan kesadaran kolektif: berhenti menormalisasi pelecehan, menjadi safe space yang nyata bagi korban, dan berani bersuara. Sebab pada akhirnya, menghentikan kekerasan ini bukan sekadar menegakkan hukum, melainkan upaya mendasar untuk melahirkan peradaban yang memuliakan perempuan, di mana setiap perempuan di dalamnya sama sekali tidak pantas untuk dilecehkan.
Penulis : Faza Afina (Mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung)
